Forum Indonesia untuk Transparansi Minta Perketat Pengawasan APBD Kota/Kabupaten

Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) melakukan evaluasi terhadap APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran 2018. Hasil evaluasi Fitra yang diselenggarakan di Sukabumi pada Minggu 13 Januari 2018 lalu menyatakan, bahwa dari proses penyusunannya masih bersifat elitis. Secara dokumen juga masih dianggap aurat, sehingga ditutup rapat.

ATAS temuan tersebut, Dewan Nasional Fitra, Nandang Suherman, menilai bahwa sedikit sekali partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD. Sementara yang dibuka hanya bagian kulit saja, seperti ringkasan APBD.

Untuk itu, Nandang meminta agar pengawasan terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Barat lebih diperketat lagi. Dalam hal ini, pihak yang dimintai oleh Nandang adalah Ridwan Kamil selaku pemegang jabatan Gubernur Jawa Barat.

“Gubernur diberi wewenang melakukan review APBD seluruh pemkab dan pemkot se-Jabar sebelum penetapan APBD oleh DPRD Kabupaten dan Kota. Sehingga, ini akan menjadi masukan bagi Gubernur untuk menetapkan kebijakan bantuan keuangan Pemprov Jabar ke Kabupaten/Kota dengan membuat instrumen jelas dan terukur,” ujar Nandang di Tasikmalaya, Selasa, 15 Januari 2019.

Nandang pun menyampaikan sisi konten APBD 2018 se-Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang dari sisi pendapatan daerah masih tergantung kepada dana perimbangan pusat dengan rata-rata 59,6%. Sementara yang disumbang dari pendapatan asli daerah (PAD) masih di bawah 45%; kecuali Kota Bandung yang PAD-nya mencapai 50,9%.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang paling besar mengalokasikan anggaran perjalanan dinas, ungkap Nandang, yaitu Sekretariat DPRD (Setwan). Anggaran perjalanan dinas tersebut hampir seluruhnya untuk membiayai perjalan luar kota anggota DPRD dengan beragam kegiatan; dari mulai peningkatan kapasitas unsur pimpinan dan anggota, pembahasan peraturan daerah yg didalamnya ada kegiatan studi banding ke luar daerah.

“Tertinggi perjalanan dinasnya adalah DPRD Kota Bandung, mencapai sekitar Rp 46,3 miliar. Kemudian disusul oleh Kota Bogor, mencapai sekitar Rp 41,5 miliar. Lalu Kota Bekasi, mencapai sekitar Rp 35 miliar. Cimahi mencapai sekitar Rp 33,4 miliar. Yang terkecil adalah DPRD Banjar, sekitar Rp 5,4 miliar; Ciamis Rp 5,2 miliar; Sukabumi Rp 4,8 miliar; dan Pangandaran Rp 3,3 miliar,” papar Nandang.

Lebih jauh, dapat ditelaah rincian konten APBD 2018 se-Jabar berikut ini:

  1. Penyumbang PAD Terbesar adalah Kota Bandung 50,9%, Kota Bekasi 45,1%, dan Kabupaten Bekasi 39,2%.
  2. Penyumbang PAD terkecil adalah Kabupaten Tasikmalaya 8,9%, Ciamis 9,8%, dan Pangandaran 13,2%.
  3. Belanja pegawai (gaji dan tunjangan) sebagian besar sudah di bawah 50% dari total belanja APBD. Namun Sumedang masih 52%, Ciamis 50,9%, dan Kuningan 50,2%. Sementara paling rendah adalah Depok 30,7% dan Kabupaten Bogor 30,1%.
  4. Belanja langsung rata-rata 44,8% dengan tertinggi Kota Sukabumi 60,2%, Kota Cimahi 58,8%, dan Kota Bekasi 57,9%. Sementara paling rendah, yaitu Ciamis 25,6%, Kuningan 30,6%, dan Sumedang 30,8%.

Di samping itu, Fitra juga memotret biaya perjalanan dinas dalam kurun tiga tahun (2016–2018). Di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat neracanya menunjukan tren peningkatan. Selama tiga tahun terakhir, semua pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat menghabiskan Rp 1,5 sampai Rp 2 triliun per tahun.

Berikut ini antara lain rincian Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Kota Kabupaten di Jabar:

  1. Anggaran perjalanan dinas terbesar adalah Pemkab Bogor Rp 143.732.117.001, disusul Kabupaten Bandung Rp120.514.564.640, dan Kota Bogor Rp101.818.628.
  2. Anggaran perjalanan dinas terkecil adalah Pemkab Pangandaran Rp17.812.617.206, Kota Cirebon Rp18.051.146.995, Kota Banjar 21.262.514.681, dan Kabupaten Majalengka Rp21.429.400.834.
  3. Anggaran perjalanan dinas menengah adalah Pemkab Indramayu Rp52.776.725.125, Kabupaten Karawang Rp52.854.471.275, dan Kota Bekasi Rp61.841.779.550.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.