DPRD Kabupaten Tasikmalaya Soroti Keterlambatan Insentif Nakes Covid-19

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-ayubi

KABAR PRIANGAN – Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-ayubi, menyoroti keterlambatan cairnya insentif bagi para tenaga kesehatan (nakes) covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya yang dalam 5 bulan ini belum juga mereka diterima.

Dewan bahkan mendesak Pemkab Tasikmalaya bergerak cepat untuk mencari solusi terbaik agar hak-hak pejuang garda terdepan Covid-19 segera disalurkan.

“Pertanyannya, mengapa para tenaga medis covid-19 ini tidak segera mendapatkan haknya, yaitu insentif tenaga medis,” jelas Asep Sopari, kemarin.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya banyak mendapatkan pengaduan akan hal ini, terutama dari para tenaga medis itu sendiri. Mereka menyampaikan keluh kesahnya terkait hal itu dan meminta DPRD bisa mendorong hak-hak mereka segera diterima.

Pihaknya pun segera mengonfirmasi hal ini kepada Dinas Kesehatan dan mendapati fakta mengejutkan. Dimana pada tahun anggaran 2020 untuk insentif tenaga medis ini dianggarkan Kementerian Kesehatan dan masuk ke rekening masing-masing.

Akan tetapi pada tahun 2021 ini harus dianggarkan dari APBD Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum). Namun sayangnya sejauh ini, pihaknya tidak menemukan ada anggaran insentif tenaga medis yang dianggarkan di APBD 2021.

“Oleh karena itu perlu segera dilakukan pergeseran anggaran (refocusing). Agar insentif nakes covid-19 bisa dialokasikan di anggaran 2021 ini,” ujar Asep.

Asep menilai, kebijakan refocusing ini salah satunya untuk menyelamatkan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Sehingga ia mendorong Bupati Tasikmalaya dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selaku TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) untuk segera mengambil langkah inisiatif semacam pergeseran anggaran.

“Jangan sampai ini dibiarkan. Kalau tenaga medis tidak diabaikan, maka kita khawatir berdampak pada pelayanan publik. Apalagi dimasa pandemi seperti ini,” tegas dia.

Sementara itu, Direktur RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya dr Iman Firmansyah, menjelaskan, memang benar para tenaga kesehatan Covid-19 di RSUD SMC (Singaparna Medika Citrautama) sudah lima bulan ini tidak mendapatkan insentif.

Pihak RSUD SMC, terang dia, sudah mengusulkan sejak Oktober 2020 lalu, bagi para tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Usulan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Di provinsi melalui BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan). Kalau dana yang ada di pemerintah daerah kita tidak tahu. Namun yang jelas kami telah mengusulkan, bahwa nakes kami harus diberikan insentif Covid-19 sesuai haknya,” ujar Iman.

Menurutnya, kronologis insentif ini diturunkan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP), kemudian mentransfer langsung ke rekening masing-masing nakes yang sudah diusulkan oleh RSUD.

Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP) Kabupaten Tasikmalaya dr Heru Suharto, menegaskan, soal insentif nakes ini sejak November-Desember 2020, pihaknya sudah mengusulkan ke provinsi dan pusat. Sehingga ia menjelaskan, jika itu merupakan kebijakan dari pusat.

“Kita tinggal menunggu masuk ke KAS daerah. Setelah itu, kita akan segera menyalurkan ke penerimanya. Kami sudah berupaya, mengusulkan,” ungkap dia.*** (Sumber-Kabar-priangan.com)

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.