DPRD Kabupaten Tasikmalaya Menerima Kembali Audensi Forum Gunung Pangajar

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD, Asep Sopari Al Ayubi mendorong semua pihak untuk mengindahkan aturan yang berlaku. Kalau memang HGU-nya habis, maka secara otomatis perusahaan kehilangan haknya terhadap lahan tersebut.

“Tetapi harus dilihat juga potensi yang ada di dalamnya. Di atas tanah itu kan pasti ada aset. Jadi, pemerintah harus tegas. Kalaupun HGU tidak diperpanjang, asetnya tetap harus bermanfaat,” terang Asep.

Sementara terkait sengketa atau konflik sosial antara PT Wiriacakra dengan eks karyawannya, Asep mendorong untuk segera diselesaikan. Prosedurnya bisa dengan berbagai macan cara. Salah satunya negosiasi.

Cara ini bisa melalui mediasi antara buruh, perusahaan, dan juga pemerintah. Jika tidak berhasil, maka mesti menempuh jalur hukum. Biar pengadilan yang memutuskan.

“Yang pasti, kalau mau mendapat kepastian hukum, ya, harus ke pengadilan. Kan ada Pengadilan Hubungan Industri. Siapa pun yang merasa keberatan, ya sudah, ajukan ke pengadilan. Menurut saya sih begitu, dari pada berlarut-larut,” Asep menandaskan.