Diharapkan Ubah Budaya Kerja Pemerintah

DIGITALISASI di lembaga pemerintahan selalu tertinggal satu dua langka dari masyarakat. Hal tersebut membuat pemerintah cenderung terlambat. Padahal, melalui gerakan penggunaan teknologi informasi dalam

memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, dirasakan akan lebih efektif dan efesien. “Di kecamatan baru akan tahun ini, padahal perkembangan sudah ke mana.

Artinya, pemerintah harus mampu mendorong ini untuk menjadi bagian di dalam proses pemerintahan. Seperti halnya ada e-Planning, e-Budgeting, dan lain-lain. Ini semua kan belum menyeluruh,” kata Dr. Basuki Rahmat, wakil ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Menurutnya, karena perkembangan teknologi informasi terbilang cepat, sehingga membuat shock sampai-sampai sudah masuk kedalam masalah domsetik, seperti urusan rumah tangga, kebutuhan pokok dan masih banyak lagi. Tidak lama ini, kita dihebohkan dengan adanya ojek online. “Karena masyarakat kita belum siap, jadi shock. Timbullah konflik misalnya di ojek online, sebetulnya hal itu sebuah keniscayaan. Jadi memang pemerintah juga harus cepat beradaptasi dengan hal itu,” sarannya..

Walaupun begitu, kata dia, setiap perubahan akan ada postif dan negatifnya. Misalnya berkaikan dengan sosial media, positifnya memudahkan orang untuk menyebarkan informasi, adapun negatifnya terkadang infromasi itu nilai kebenarannya nol atau hoax.

“Saya kira masyarakat mampu menyeleksi mana berita yang bermanfaat, manayang tidak. Alamiah saja. Tidak usah terlalu khawatir akan banyak negatifnya,” tandasnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.