Catatan Penting dari Pansus Pembahan LKPJ Bupati Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan perundan-undangan menentukan, bahwa untuk menyikapi Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berwenang memberikan catatan strategis. Catatan ini berupa rekomendasi atau masukan bagi kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan ke depan. LKPJ sendiri dapat dipandang sebagai salah satu perangkat evaluasi kinerja kepala daerah dalam kurun setahun masa jabatan. Dalam arti, melalui LKPJ itulah dapat dinilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan kepala daerah.

SEBAGAI wujud ketaatan terhadap konstitusi, Bupati Kabupaten Tasikmalaya Ade Sugianto menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2018. LKPJ tersebut disampaikan di hadalam anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, melalui mekanisme rapat paripurna.

Sementara itu, untuk menunaikan kewenangannya, DPRD Kabupaten Tasikmalaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2018. Pansus ini diketuai oleh Drs. H. Ending Sunaryo, MM. Menurutnya, LKPJ tahun anggaran 2018 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun kedua dari RPJMD 2016-2021. Dengan demikian, hendaknya hal tersebut dapat dijadikan bahan refleksi, sehingga mampu menyusun rencana perbaikan bagi pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya di tahun berikutnya.

“Bagi DPRD, LKPJ Bupati itu memang bersifat informasi saja. Tapi, catatan strategis dan rekomendasi dari DPRD juga sangat berarti dan berharga. Paling tidak dapat menjadi referensi dan dokumen bagi bupati dalam menjalankan kebijakan makro kepala daerah. Karena, bupati kan pejabat politik sekaligus sebagai sarana kontrol bagi birokrasi,” terang Sunaryo, Senin (22/4/2019).

Sedemikian jauh, Sunarno menjelaskan kalau LKPJ Bupati juga merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kinerja pemerintah. Tentu, dalam jalur tujuan mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, dinamis dan berdaya saing di bidang agribisnis berbasis perdesaan.

Dengan demikian, sejauh pengakuan Sunarno, dalam melakukan analisis serta kajian dan pembahasan LKPJ, Pansus di DPRD memberikan rekomendasi dalam semangat pembenahan. Di samping melakukan kajian dari segi materi dasar LKPJ, juga melakukan klarifikasi atau verifikasi faktual terhadap program serta kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya. Kajian Pansus Pembahasan LKPJ kemudian melahirkan beberapa rekomendasi. Antara lain:

  1. Kearsipan sebagai kegiatan atau peristiwa kejadian dalam berbagai bentuk dan media;

DPRD mengharapkan pemerintah daerah terus meningkatkan sistem penyelenggaraan kearsipan melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan ditunjang sumber daya manusia yang berpotensi sebagai arsiparis.

  1. Pendidikan;

DPRD mengharapkan agar dalam pengaturan rasio guru dan penempatan di setiap daerah dipetakan kembali. Jangan sampai ada kecamatan yang ketersediaan ASN gurunya kurang, sedangkan di kecamatan lain justru menumpuk. Kondisi yang sama dalam hal ASN untuk bidang kesehatan atau bidang teknis. Dalam hal ini, Baperjakat dan Bupati benar-benar memperhatikan merit sistem dalam penempatan jabatan eselon; memperhatikan daftar urut kepangkatan; mempertimbangkan latar belakang pendidikan spesifikasi keahlian dan pengalaman kerja.

  1. Peningkatan Standar Pelayanan dan Konsistensi Program

Poin ini, sebagaimana disampaikan salah satu anggota Pansus Pembahas LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun 2018, Asep Dzulkifli SE; merupakan inti dari catatan Pansus. Asep mengklaim, bahwa catatan tersebut dibuat berdasarkan hasil analisa dan pengkajian serta klarifikasi faktual Pansus di lapangan. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan acuan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih bermanfaat ke depan.

Standar pelayanan yang mesti ditingkatkan oleh pemerintah, menurut Pansus Pembahadan LKPJ, antara lain terkait bidang kesehatan, terutama dalam hal konsistensi anggaran yang harus terpenuhi 10 persen dari APBD.

Di samping itu, standar pelayanan mesti ditingkatkan juga dalam hal waktu masa tunggu yang dibutuhkan oleh pemohon KTP-el. Hingga kini, pemohon KTP-el masih harus menunggu sangat panjang sampai permohonannya dapat terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang maksimal pada sisi pelayanan.

“Jadi, kami mendorong pemerintah daerah, agar dapat melakukan inovasi dan terobosan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses, akselerasi penerapan teknologi, serta palayanan yang mudah dan murah,” tegas Asep.

Hal tersebut diungkapkan, menurut Asep, sebab substansi pokok dari LKPJ adalah mengukur kinerja bupati. Antara lain terkait dengan profesionalisme kerja aparatur pemerintah di semua tingkatan dalam merencanakan besaran anggaran dalam wujud kegiatan program.

Dengan demikian, yang penting untuk diperhatikan dan sangat serius, menurutnya, apakah kegiatan yang telah direncanakan sungguh-sungguh dilaksanakan secara baik dan benar? Kemudian, apakah ada benefit dan impact atau dampak keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak?

“Selanjutnya, good will bupati dan political will dalam memimpin dan menggerakkan jajaran birokrasi, sangatlah menentukan bagaimana kinerja pemerintah ini bisa berjalan baik dan optimal. Kehadiran Wakil Bupati dan Sekda akan menjadikan pertimbangan politis pemerintahan, lebih mengemuka,” papar Asep.

Pada akhirnya, Pansus Pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2018 sepakat, bahawa pemerintah mesti mengutamakan prinsip profesionalisme dan kinerja serta kemanfaatannya bagi pengembangan dan perbaikan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.