Butuh Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kabupaten Tasikmalaya,
Yane Sriwigantini SE, mengatakan, dari target penetapan 14 rancangan peraturan daerah
yang masuk dalam program Bapperda baru terselesaikan tiga perda dan sudah
diparipurnakan.
“Tiga perda yang sudah selesai, diantaranya Perda LPP APBD, Biaya Pelayanan Transportasi
Jemaah Haji (BPTJH), dan Administrasi Kependudukan,” katanya.
Adapun terkait rancangan peraturan daerah (perda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, yang tahun ini menjadi salah satu program Bapperda berharap bisa
selesai. Selain itu, dia berharap agar rancangan perda perempuan dan anak bisa dipisahkan.
Tidak disatukan dalam satu rancangan perda.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini adalah dua hal yang berbeda. Masing-
masing harus dipisah agar konteks pembahasan rancangannya tidak tumpang tindih dan bisa
fokus pada masalah-masalah baik yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan maupun
perlindungan anak,” terangnya.
Dia menambahkan, rancangan perda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak harus secepatnya dibahas. Soalnya, rancangan perda tersebut sangat dibutuhkan, terlebih
Kabupaten Tasikmalaya saat belum memiliki regulasi yang jelas terkait perempuan dan anak.
“Hari ini kita dihadapkan pada masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dan di Kabupaten Tasikmalaya permasalahan ini sangat tinggi, terutama yang berkaitan
dengan kekerasan seksual. Makanya raperda ini harus segera dibahas,” tandasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.