Babak Baru Seputar Wacana Pengisian Jabatan Wakil Bupati

SINGAPARNA—Seiring berjalannya waktu, tahapan pengisian jabatan Wakil Bupati (Wabup) Tasikmalaya mulai memasuki babak baru. Jabatan nomor dua di Kabupaten Tasikmalaya sendiri sudah berlangsung sekitar delapan bulan. Tepatnya sejak H. Ade Sugianto, S.Ip dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021, 3 Desember 2018. Praktis, selama itu pula H. Ade memimpin Kabupaten Tasikmalaya seorang diri.

SUDAH banyak desakan dari berbagai pihak supaya kekosongan jabatan Wabup Tasikmalaya segera diisi. Antara lain Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 132/561/OTDA, tertanggal 24 Januari 2019; perihal “Pengisian Kekosongan Wakil Kepala Daerah”. Kemudian Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 132/383/Pemksm, tertanggal 1 Februari; perihal “Pengisian Jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya”.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bahkan sampai dua kali melayangkan intruksi. Surat kedua yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 17 Juni 2019, Nomor 132/2572/Pemksm. Surat ini bersifat “Segera”.

Desakan kiat menguat dari pihak legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut mengingat DPRD sendiri akan segera mengalami pergantian periodesasi. Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2014-2019 akan berakhir September 2019, bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024.

“Kami meminta bupati secepatnya mengusulkan dua nama untuk dipilih dewan. Kami mengharapkan sebelum pelantikan anggota dewan terpilih pada Pileg 2019, wakil bupati sudah terisi. Agustus ini harus sudah terisi,” kata Ucu Mulyadi, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PAN sebagaimana diberitakan Radar Tasikmalaya, Minggu (28/7/2019).

Permintaan Ucu bukan tanpa alasan. Menurutnya, anggota DPRD periode 2014-2019 akan lebih memahami persoalan yang sedang berlangsung. Terpenting dari semua itu, anggota DPRD yang sekarang lebih paham akan karakter kandidat Wabup, dan kemungkinannya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi Kabupaten Tasikmalaya.

Dari pihak eksekutif sendiri, Bupati—yang juga Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya—Ade Sugianto mengklaim bahwa dirinya bukan bersikap abai. Melainkan ada serangkaian proses yang mesti ditempuhnya. Antara lain, setelah menerima usulan nama calon Wabup dari patai koalisi, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS); pihaknya kemudian mengusulkan nama-nama tersebut ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat.

“Kita sudah mengalami kemajuan. Hari Selasa tanggal 23 Juli ini kedua nama calon yang diusung partai pengusung bakal diundang oleh DPD PDI Perjuangan. Kita sudah sampaikan perihal itu kepada masing-masing pengurus partai pengusung,” ujar Ade sebagaimana diberitakan ayotasik.com, Senin (22/7/2019).

Tahapan selanjutnya, menurut Ade, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat akan melanjutkan usulan nama calon Wabup Tasikmalaya ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Pasalnya, sebelum mengajukan usulan ke pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya, pihaknya membutuhkan surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan.

“Kita masih menunggu itu. Alhamdulillah telah melalui tahapan dan mudah-mudahan ada dalam kelancaran. Mulai dari DPC PDI Perjuangan sampai dengan DPD, kita sudah sepakat, tinggal rekom resmi dari DPP saja. Informasi yang kami terima, pengurus DPP PDI Perjuangan sedang mengurusnya,” pungkas Ade.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.