Anggaran Pilkades Harus Sesuai Kebutuhan di Lapangan

SINGAPARNA—Beberapa bulan ke depan, beberapa desa yang secara administratif menginduk pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Pembiayaan Pilkades serentak ini menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri sudah mengalokasikan anggaran Pilkades sebesar Rp 15 juta. Namun, Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai nominal tersebut terlalu sedikit.

“Biaya Pilkades itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jadi, alokasinya harus benar-benar cukup untuk menyelenggarakan pelaksanaannya hingga tuntas,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Arif Rachman. Berita senada juga dapat dibaca pada laman radartasikmalaya.com (07/05/2019).

Karena dinilai terlalu kecil, Komisi I meminta supaya pemerintah daerah melakukan kajian ulang soal besaran anggaran Pilkades serentak. Paling tidak, penetapan anggaran mesti bersandar pada pertimbangan kondisi setiap desa yang akan melaksanakan Pilkades. Boleh jadi nominalnya akan berbeda antara satu desa dengan desa lainnya.

“Jumlah penduduk dan luas desa di Kabupaten Tasikmalaya, kan, tidak sama. Sehingga, ketika melaksanakan Pilkades pun kebutuhan anggarannya tidak mungkin sama. Kalau anggarannya disamakan semuanya, untuk desa yang jumlah penduduknya banyak dan wilayahnya luas, akan kerepotan nanti dengan anggaran Rp 15 juta,” ujar Arif.

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Basuki Rahmat, meminta supaya pemerintah daerah mencontoh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Komisi I sendiri beberapa waktu yang lalu sudah melakukan kunjungan ke Pemkab Bogor terkain pengalokasian anggaran Pilkades.

Yang menjadi kekhawatiran Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, pada intinya, adalah panitia pelaksana Pilkades malah keteteran untuk menutupi kebutuhan belanja perlengkapan Pilkades. Sebab, paling tidak, panitia mesti menyediakan fasilitas mulai dari surat suara, kotak suara, bilik suara, termasuk honor panitia serta pelantikan.

“Kami pernah melakukan kunjungan kerja ke Bogor terkait besaran anggaran Pilkades. Sistemnya, ya, berdasarkan indeks kebutuhan per pemilih di satu desa. Setiap warga dihitung kebutuhannya sebesar Rp 8.000. Jika dirata-ratakan, setiap desa mestinya mendapat anggaran sebesar Rp 40-50 juta,” ujar Basuki, seperti dilansir juga radartasikmalaya.com (07/05/2019).

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.