Amanat Terakhir Anggota Banggar DPRD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2014-2019

SINGAPARNA—Bulan depan, tepatnya sejak Senin (2/9/2019), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya akan berganti personil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, di mana sebanyak 29 orang petahana berhasil bertahan; sementara sisanya, sebanyak 21 orang, akan merupakan para pendatang baru.

SATU dari 21 orang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2014-2019 yang akan purna adalah Dr. H. Basuki Rahmat, M.Si. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini merupakan Wakil Ketua Komisi I sekaligus juga anggota Badan Anggaran (Banggar).

Sebagai anggota Banggar DPRD Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun terakhir, Basuki paham betul akan persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, esensi dari APBD adalah sebuah amanah dari rakyat. Karena itu, pemerintah sejatinya mempergunakan APBD untuk kemakmuran rakyat.

Saking pentingnya, Basuki sampai menganalogikan APBD dengan urat nadi. Maksudnya, fungsinya sedemikian vital untuk pembangunan daerah, sebagaimana fungsi urat nadi bagi kehidupan manusia. Pembangunan daerah sendiri haruslah bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

“APBD harus benar-benar pro rakyat, mencerminkan keinginan serta kehendak rakyat, demi kesejahteraan rakyat,” ujar Basuki.

Jalan ril pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, dalam hemat Basuki, antara lain pengalokasian APBD setiap tahunnya harus mampu membuka lapangan kerja, mengatasi atau mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, memberikan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi disparitas pembangunan.

Semua proses di atas tentu tidak mudah. Pasalnya, untuk tataran pengaplikasiannya perlu kekompakan dan sepemahaman antara sebua pihak di jajaran pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Yaitu setidaknya antara eksekutif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kesepahaman antara ketiga unsur tadi mestilah terjalin mulai dari perencanaan dan pembahasan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian penyampaian dan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, hingga pembahasan Rancangan APBD.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.