Alot, Paripurna Tatib Diwarnai Banyak Interupsi

SINGAPARNA—Sesuai target, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024 akan menyelesaikan Tata Tertib (Tatib) pada akhir Oktober 2019. Target ini ditetapkan demi percepatan penyusunan dan penetapan Alat Kelengkapan DRPD (AKD). AKD sendiri penting demi optimalisasi kinerja DPRD yang dilantik belum lama ini.

Rapat Paripurna penetapan Tatib digelar Rabu (30/10/2019). Pelaksanaannya berjalan cukup alot. Banyak interupsi mewarnai berjalannya rapat.

Menurut catatan koropak.co.id, rapat paripurna dihadiri oleh sekitar 85 persen anggota dewan; membahas draf Tatib DPRD sebanyak 158 Pasal dan XIX Bab itu.

Perdebatan yang cukup panjang antara lain menyoal Pasal 64 angka 2. Panitia Khusus (Pansus) Tatib DPRD yang menyusun draf; mencatat pada poin/angka 1 bahwa jumlah anggota Pansus dan/atau Pantek DPRD paling banyak 15 orang.

Sementara angka 2 berbunyi bahwa Pansus/Pantek terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh setiap fraksi sebanyak dua orang untuk setiap fraksi.

Pangkal perdebatan kemudian, pada Pasal 64 angka 2 tidak mencantumkan lagi kalimat “sebanyak 2 orang untuk setiap fraksi”. Menurut Pansus, perubahan tersebut berdasarkan usulan Ketua DPRD sebagaimana hasil rapat pimpinan (Rapim) DPRD.

Adalah Asep Dzulfikri, anggota Pansus Tatib dari Fraksi PAN, yang memulai interupsi.

“Saya mempertanyakan, apa dasar hukum keputusan Pansus Tatib bisa berubah hanya karena Rapim? Jika memang harus ada perubahan, kenapa tidak dibahas di rapat paripurna?” tanya Asep.

Pernyataan Asep kemudian didukung oleh dua anggota dewan dari Fraksi Demokrat: Candra dan Ferry William. Keduanya bahkan meminta agar draf Peraturan DPRD tentang Tatib dikembalikan sesuai hasil kesepakatan Pansus.

Begitupun Ketua Fraksi PAN, Ucu Mulyadi, ikut menyayangkan kejadian tersebut. Dalam pendapatnya, akan sia-sia kinerja Pansus jika perubahan draf Tatib tidak melibatkan Pansus.

Permintaan sikap tegas pimpinan rapat kemudian datang dari Asep Muslim, anggota Fraksi PKB. Ia menyarankan agar pimpinan rapat membuka ruang diskusi bahkan jika diperlukan juga voting.

Di pihak lain, Asop Sopiudin dari Fraksi PPP meminta pimpinan rapat paripurna untuk melakukan skorsing. Skorsing bermaksud memberi ruang dan waktu bagi anggota Pansus Tatib untuk berdiskusi di luar rapat paripurna.

“Kami sangat mengapresiasi Pansus Tatib. Apapun yang terjadi, hasil paripurna adalah keputusan tertinggi. Maka untuk menjawab persoalan terkait satu pasal dalam draf Tatib, sejatinya ada waktu berdiskusi antaranggota Pansus untuk kemudian dibawa kembali di paripurna,” pinta Asop.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.