6 ASN Pemkab Tasik Jadi Tersangka Dana Hibah,Komisi I: Tunjuk Kuasa Hukum Profesional

Ditetapkannya sembilan orang tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2017, enam
orang di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Tasikmalaya,
Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendorong pemerintah melalui Bagian
Hukum Setda melakukan Pendampingan.
“Pemerintan tidak bisa tinggal diam begitu saja dalam menyikapi kasus ini. Bagian hukum
harus sudah menyiapkan langkah langkah kongkrit pendampingan hukum keenam ASN
tersebut. Apakah menunjuk kuasa hukum atau pengacara profesional atau tidak, teknisnya
silahkan cari yang terbaik. Sebab kewajiban pendampingan itu sifatnya melekat,” kata
anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PPP, Dr. H. Basuki Rahmat.
Tujuan pendampingan tersebut bukan untuk membela yang salah atau membenarkan yang
keliru, tetapi lebih kepada bagaimana pemerintah turut bertanggung jawab secara hukum
manakala aparat pemerintahannya terjerat perkara hukum.
“Mereka yang kini menjadi tersangka memiliki hak untuk mendapat pendampingan yang
secara psikologis, kondisi para tersangka saat ini, sedikit banyak terganggu. Paling tidak
melalui kuasa hukum atau pengacara tersebut ada hal hal lain yang dapat diutarakan di
dalam persidangan dan dapat meringankan tuntutan pengadilan terhadap para tersangka,”
ujarnya.***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.